Kajati Jatim Canangkan Zona Integritas Menuju WBBM

SURABAYA - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) Dr Mia Amiati SH MH CMA mencanangkan Kejati Jatim menuju satuan kerja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin (18/3/2024). 

Menurut Mia Amiati, perjuangan untuk terus menghidupkan dan menggelorakan semangat reformasi birokrasi tidak hanya berhenti sampai sebuah satuan kerja berhasil meraih predikat WBK saja, melainkan kita akan meningkatkannya menjadi satuan kerja dengan predikat WBBM.

Baca juga: Kejari Kab Kediri Beri Luhkum Restorative Justice kepada Masyarakat dan Perangkat Desa se Kec Grogol

Sebelumnya, pada 2019 silam, Kejati Jatim telah berhasil meraih predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK).

“Alhamdulillah kita mampu mempertahankannya hingga saat ini. Tentu semuanya tidak mudah, mengingat wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memiliki luas dan satuan kerja terbanyak di Kejaksaan RI, namun kita wajib terus berusaha dan yakin bahwa kita bisa dan mampu!” tegas Kajati Perempuan pertama di Jatim.

Baca juga: Berikut Pesan Kajari Sampang Pada Kasi Pidsus Baru

Proses pembangunan zona integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan.

Menurut Kajati Jatim yang ke-35 ini, tahapan yang paling penting dalam Zona Integritas adalah pembangunan itu sendiri.

Baca juga: Kejari Kota Kediri Kembali Tetapkan 4 Tersangka Baru Kredit Macet BPR Kota Kediri

Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya.

DItambahkannya, membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya.

Baca juga: Kejari Kab Kediri Gelar Sidang In Absentia Agenda Pemeriksaan Saksi Terdakwa KR Dugaan Penyimpangan Dana Bergulir KSU Setia Makmur

Sebagai contoh, membangun sistem pengendalian gratifikasi, membangun Whistleblowing System (WISE), membangun sistem pengendalian intern, dan lainnya.

Membangun manusia berarti membangun mindset aparatur pemerintah untuk enggan, malu, dan merasa bersalah melakukan tindak pidana korupsi/tindakan tercela lainnya.

Baca juga: Mantan Kadinsos Kota Kediri Dituntut 8 Tahun dan Pendamping 5 Tahun Kasus Tipikor Bansos BPNT Tahun 2020-2021

Proses membangun mindset tidaklah mudah, karena akan ditemukan keengganan bahkan penolakan dan sulit untuk bergeser dari zona nyaman. Selain itu pula diperlukan waktu yang tidak singkat dengan pembiasaan yang terus menerus serta memberikan contoh keteladanan dari unsur Pimpinan.

“Saya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam momentum berharga ini, akan selalu dan terus mengajak kita semua untuk terus memiliki semangat yang sama, berintegritas, kerja sama yang kolaboratif dan sinergis antar level pimpinan, sesama pegawai, lintas bidang kerja, serta melibatkan seluruh pihak di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tanpa terkecuali untuk mensukseskan usaha kita bersama guna dapat meraih predikat WBBM di tahun 2024 ini, ” ujar Mia Amiati.

Mantan Kajati Riau ini menambahkan, sebuah usaha tidak dapat benar-benar terwujud hanya dari upaya satu orang atau segelintir orang saja, namun akan lebih meningkat potensi keberhasilannya apabila didukung dan dikerjakan secara bergotong-royong dengan penuh integritas dan transparan oleh semua yang ada di lingkungan Kejati Jatim.

“Bismillahirrahmanirrahiim… dengan memohon Rida Allah SWT, Tuhan YME, saya canangkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menuju satuan kerja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Semoga segala upaya dan semangat yang kita lakukan dapat membawa kebaikan dan keberkahan untuk semua, Aamiin yaa rabbal’Alamiin…., ” kata Kajati Mia Amiati.

Kajati Jatim berpesan kepada seluruh jajarannya untuk menjaga marwah diri, keluarga, dan institusi. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai insan Adhyaksa dengan penuh itikad baik, berhati Nurani, dan taat terhadap ketentutan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Dugaan Kasus Korupsi Kades Kras Kab Kediri Masuk Tahap 2 di Kejari Kab Kediri

“Ingat! Melebihi apapun, kita adalah aparat penegak hukum yang justru mempunyai tugas berat, selain menegakkan hukum, juga harus mampu menjadi representasi dari hukum itu sendiri. Insya Allah apabila semua ini dapat kita lakukan serta menjadi kebiasaan sehari-hari, tidak akan terasa berat, dan kepercayaan publik pun niscaya akan terus meningkat dengan baik, ” pungkasnya. (*)